Rabu, 28 Oktober 2015

Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pokok

 Menjelang bulan Ramadan, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, pusat maupun daerah,untuk melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga agar masyarakat bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Di hadapan enam Kepala Kantor Bulog DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang terhubung melalui teleconferense, Presiden Jokowi Menegaskan agar siapa pun tak boleh melakukan spekulasi, apalagi mempermainkan harga yang     berakibat     menyengsarakan   rakyat.

"Siapa pun yang main-main dengan harga kebutuhan pokok, akan saya kejar, Oleh karena itu saya mengingatkan jangan ada yang bermain menjelang lebaran. Kalau ada kenaikan tidak wajar, ingin bermain-main, kita kejar," tegas Presiden saat meluncurkan Operasi Pasar Murah (OPM) di Gudang Bulog Cimahi, Jawa Barat, Senin (15/6/2015). 

Pada kesempatan itu juga presiden juga mengecek ketersediaan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, tepung terigu dan cabai dengan menanyakan ketersediaan pangan jelang Ramadan hingga memasuki hari raya lebaran melalui video conference kepada para Kepala Kantor Bulog di enam provinsi tersebut.

Mereka pun menyatakan kalau ketersediaan pangan diwilayah masing-masing telah siap. Seperti di wilayah Sumatera Utara yang telah meluncurkan 125 ton beras, gula 5 ton, dan cabai merah 250 kilogram. Kemudian Palembang 208 ton beras, DKI Jakarta 150 ton beras, gula pasir 2 ton, bawang merah 16 ton. Semarang 105 ton beras, gula pasir 5 ton. Surabaya 38 ton beras, 30 ton gula pasir dan 40 liter minyak goreng.  

"Dari kami untuk cabe, tepung terigu, cabai, cukup untuk ketersediaan selama bulan Ramadan hingga 5 bulan terakhir Pak," ucap Kepala Kantor Bulog Sumatera Utara dalam video conference kepada Presiden Jokowi. 

Dengan tindakan yang cepat dari Pemerintah, Presiden berharap masyarakat bisa menyongsong ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan tenang.

Untuk ketersediaan pangan di Jawa Barat, Jokowi mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi bagi rumah tangga sasaran (RTS) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri.          (Luqman/Ndw)

"Pelaksanaan OPM ini akan memprioritaskan kabupaten/kota yang sudah meminta adanya operasi pasar di daerahnya. Ini karena kenaikan harga barang-barang pokok belum tentu terjadi di setiap daerah," ujarnya.

Menurut Jokowi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten perlu melakukan operasi pasar mengingat Indeks Harga Konsumen Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota, yaitu: Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok mengalami kenaikan dari 117,59 pada April 2015 menjadi 118,07 pada Mei 2015, sehingga terjadi inflasi sebesar 0,41 persen.
 
Dirut Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan dari tujuh kota pantauan di Jawa Barat pada Mei 2015, seluruh kota mengalami inflasi, yaitu kota Bogor sebesar 0,38 persen, Kota Sukabumi sebesar 0,4 persen, Kota Bandung sebesar 0,28 persen, Kota Cirebon sebesar 0,68 persen, Kota Bekasi sebesar 0,40 persen,  Kota Depok sebesar 0,65 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,21 persen.

Analisis: Merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penentuan harga pokok. Dengan kerjasama antar presiden dan pemerintah daerah diharapkan tidak ada lagi oknum yang bermain dengan menaikkan harga pokok dengan seenaknya di berbagai daerah.





Tidak ada komentar:

Posting Komentar