Apa Hubungan Antara Pariwisata dan Pembangunan Ekonomi?

Pariwisata dan pembangunan ekonomi yang dihubungkan oleh berbagai cara di mana pariwisata dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi daerah tujuan wisata. Hubungan antara pariwisata dan pembangunan ekonomi merupakan dasar untuk ketergantungan dari beberapa turis berbasis ekonomi mengenai dampak pariwisata untuk pembangunan ekonomi mereka. Misalnya, pariwisata menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, membantu warga setempat memulai bisnis yang melayani wisatawan, mengarah ke generasi pendapatan dari pengeluaran wisatawan dan kebijakan fiskal, dan membantu dalam pembangunan infrastruktur.

Salah satu manfaat atau link antara pariwisata dan pembangunan ekonomi adalah kenyataan bahwa kawasan wisata bersemangat menyediakan lapangan kerja bagi warga daerah itu. Pariwisata membutuhkan banyak jasa dalam rangka untuk mempertahankan industri. Misalnya, industri perhotelan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di bisnis seperti hotel dan restoran. Pekerjaan adalah faktor makroekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pekerja dengan pendapatan disposable dan akibatnya menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah.

Cara lain di mana pariwisata dan pembangunan ekonomi yang terkait adalah melalui penyediaan usaha kecil atau mikro bagi warga tertentu. Para warga yang mungkin manfaat dari usaha kecil terkait dengan wisata termasuk pengusaha individu atau satu-satunya dengan dana terbatas dan jenis-jenis kolaborasi yang tidak memerlukan banyak keuangan. Misalnya, beberapa orang mungkin membuka toko yang terutama melayani kebutuhan wisatawan. Mereka bisa berkolaborasi dengan seniman lokal dan pengrajin untuk memasok mereka dengan benda-benda buatan, yang mereka akan menjual kepada wisatawan sebagai souvenir.

Para pemilik toko akan berbagi keuntungan dengan seniman lokal, atau mereka dapat membeli benda-benda dari mereka langsung. Ini membantu perekonomian dengan menyediakan anggota masyarakat miskin dengan pendapatan disposable. Wisatawan juga ingin mengunjungi tempat-tempat dengan warisan budaya yang kaya. Sering kali, tempat-tempat ini berada di desa-desa yang akan tidak mendapat perhatian pemerintah banyak. Karena pentingnya desa, mereka akan menerima lebih banyak perhatian dan pengembangan lebih sebagai hasilnya.

Infrastruktur untuk mendukung pasar wisata atau perdagangan termasuk faktor- faktor seperti bandara yang baik, keamanan, hotel dan jalan. Faktor-faktor tersebut membantu memfasilitasi pembangunan ekonomi dan mungkin tidak seperti yang dikembangkan kalau bukan karena pentingnya mereka bagi perekonomian. Misalnya, sebuah tujuan wisata yang terletak di sebuah desa terpencil akan membutuhkan akses jalan yang baik, yang tidak mungkin dibangun jika tidak untuk kepentingan wisata di daerah.

Analisis : Hubungan antara pariwisata dengan pembangunan ekonomi sangat baik, karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah tersebut dan mengurangi jumlah pengangguran.

http://bisnispemasaran.info/anggaran-keuangan/apa-hubungan-antara-pariwisata-dan-pembangunan-ekonomi

Kehidupan di Jakarta Termasuk Kota Termahal di Dunia

Jakarta menempati peringkat kota paling mahal 180 didunia untuk ekspatriat pada 2014, dibanding dengan 128 th. lalu, menurut suatu laporan yang launching pada Selasa oleh ECA, yang sediakan service untuk beberapa orang yang ditugaskan untuk bekerja di semua dunia. Dari 440 kota di survey, Caracas, Venezuela tempati peringkat untuk yang paling mahal, untuk disebabkan dari inflasi tahunan seputar 80 %.

Nilai ganti rupiah adalah satu diantara th. lalu terlemah berkinerja mata uang di Asia. Mata uang Indonesia kehilangan 26 % pada dolar AS pada th. 2013, di dalam kecemasan perihal perlambatan perkembangan ekonomi serta harga bahan bakar yang lebih tinggi, namun sudah menguat seputar 3 % th. ini. Pada waktu yang sama, nilai ganti rupiah yang lemah sudah mendorong turun cost untuk ekspatriat pada beragam tingkatan.

Ekspatriat dibayar dalam dolar AS, serta itu yaitu besar untuk pendapatan mereka. Pendapat ekonom yang berbasis di Jakarta pada Standard Chartered. Depresiasi mata uang mempunyai efek yang besar pada ekspatriat.

Tetapi, diantara negara-negara Asia Tenggara utama, Jakarta adalah kota termahal ketiga, diikuti oleh Vientiane, Kuala Lumpur, serta Manila, menurut survey ECA. Singapura serta Bangkok yaitu dua kota paling mahal untuk hidup, se dang Surabaya yaitu yang termurah di lokasi itu.

ECA memakai apa yang diistilahkan untuk ” keranjang barang ” untuk masing-masing kota yang disurvei, dengan memperhitungkan cost 130 keseharian item seperti makanan, baju, barang elektronik, minum, serta makan diluar. Digabungkan dengan fluktuasi mata uang lokal, masing-masing kota yaitu peringkat terbaik dengan cara global ataupun didalam wilayahnya.

” Keranjang barang ” Jakarta naik 8 % pada 2014, namun dipasangkan dengan penurunan yang penting dalam nilai ganti rupiah pada dolar, ibukota Indonesia sudah jadi lebih ekonomis untuk ekspatriat.

Ekspatriat seperti Kyle Larson, seseorang Kanada yang tinggal di Jakarta serta bekerja di industri konstruksi, menyampaikan ia sudah rasakan nilai pendakian pendapatannya beberapa waktu terakhir, namun cost yang penting, seperti untuk perumahan serta pendidikan, terus.

” Perumahan yaitu yang paling besar tiada diragukan lagi, ” kata Larson. ” Saya belum lihat tuan tanah turunkan harga mereka. Umumnya menginginkan Anda untuk membayar dua atau terkadang tiga th. di muka, serta itu benar-benar susah tiada suatu perusahaan di belakang Anda. ” Perumahan di lokasi pusat usaha Jakarta bisa cost atas dari $ 1. 000 per bln. untuk satu kamar apartemen.

Mereka yang hadir untuk tinggal di Jakarta dengan keluarganya mesti menyeimbangkan kuliah besar serta kuat untuk anak-anak mereka. ” Itu bisa menggerakkan Anda dimana saja dari $ 25. 000 hingga $ 30. 000 per th., juga lebih untuk anak-anak senior, ” kata Larson.

Singapura, pusat keuangan di Asia, mempunyai cost hidup paling tinggi untuk ekspatriat di Asia Tenggara. Tingginya cost terbayar saat hadir ke mutu hidup, dimana Singapura tempati peringkat jauh diatas seluruhnya tetangganya, menurut suatu survey mutu hidup oleh Mercer, yang sediakan service sumber daya manusia.

Kedekatan ke Singapura serta cost hidup yang rendah yaitu apa yang mendorong banyak ekspatriat tinggal di negara-negara tetangga seperti Indonesia serta Malaysia. Dalam pertempuran untuk ekspatriat satu diantara perbedaan utama pada Jakarta serta Kuala Lumpur yaitu transportasi umum. ” Cuma saja tak terbaik di kembangkan lagi di Jakarta, ” kata Eric dari Standard Chartered.

Di mana Jakarta jatuh pendek dalam transportasi mereka bikin toleransi budaya. ” Beberapa orang Indonesia bersedia untuk beradaptasi dengan budaya asing, ” kata Eric.

Tokyo peringkat 11 untuk yang paling mahal di semua dunia, hingga yang paling mahal di lokasi Asia-Pasifik, menurut survey ECA.

Tinggal diluar negara asal mereka, ekspatriat mesti berasimilasi dengan budaya serta belajar bhs untuk sukses, kata Eric.

” Apapun uang cost, umumnya ekspatriat tak mengeluh perihal cost hidup. Kami menghormati segalanya besar yang ada di Indonesia, serta tersebut kenapa kita menentukan untuk tinggal disini, ” kata Larson. ” Kau seperti jadi Indonesia. Ia memperoleh dalam darah Anda serta Anda tidak mau meninggalkan. “

Analisis:  ini bisa saja dipengaruhi melonjaknya nilai tukar rupiah setiap tahunnya, yang berarti turut mempengaruhi semua harga di indonesia

http://www.totalserve.biz/2014/06/kehidupan-di-jakarta-termasuk-paling-mahal-di-dunia.html

Provinsi Penerima Dana Desa Terbesar & Terkecil

 Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) akan segera mencairkan dana desa dari pemerintah pusat ke tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebesar dengan total Rp 20,76 triliun mulai April ini. Setiap desa dijanjikan mendapat kucuran dana sebesar Rp 750 juta.

Dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK Kemenkeu), Jakarta, Jumat (27/3/2015), dari 33 Provinsi penerima dana desa, 5 diantaranya akan mengantongi anggaran terbanyak.

Provinsi itu antara lain, Jawa Tengah (Jateng) sebesar Rp 2,23 triliun, Jawa Timur (Jatim) Rp 2,21 triliun, Aceh akan menerima Rp 1,71 triliun, Jawa Barat (Jabar) senilai Rp 1,59 triliun dan Sumatera Utara sebesar Rp 1,46 triliun.

Sementara lima Provinsi penerima dana desa terkecil, yakni Provinsi Kepulauan Riau Rp 79,19 miliar, Bangka Belitung (Babel) Rp 91,93 triliun, Daerah Istimewa Yogyakarta Rp 128,07 miliar, Kalimantan Utara (Kaltara) Rp 129,87 miliar serta Rp 162,02 miliar ke Sulawesi Barat (Sulbar).  

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar sebelumnya mengatakan, bakal menyeleksi kader ‘pengawal’ yang bertugas mendampingi aparatur desa untuk mengatur anggaran yang telah diberikan jelang pencairan dana desa pada April 2015.

Dengan begitu realisasinya tetap sasaran dan bermanfaat untuk kemandirian desa. Marwan menegaskan akan meluncurkan perekrutan kader pendamping desa pada 31 Maret 2015.

“Kader pendamping desa ini kepanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi nanti yang akan melakukan perekrutan langsung dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Untuk empat bulan pertama, Marwan menegaskan, kementerian akan mempersiapkan minimal 16.000 ribu pendamping seluruh Indonesia.

“Kami persiapkan minimal seperti 16.000 pendamping. Kami berupaya lagi untuk menyisir anggaran untuk 32.000 pendamping, sehingga pendamping kecamatan bisa bertambah agar lebih fokus,” pungkas dia. (Fik/Ndw)

Analisis : Semoga dana yang di berikan pemerintah ke berbagai daerah dapat digunakan dengan adil, bukan malah habis untuk para pemerintah daerah sendiri.

http://www.wavienews.com/2015/03/ini-provinsi-penerima-dana-desa.html

Sebab sebab terjadinya krisis moneter 1998

Ada beberepa sebab terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Stok hutang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek yang telah menciptakan “ketidakstabilan”. Hal ini diperburuk oleh rasa percaya diri yang berlebihan, bahkan cenderung mengabaikan, dari para menteri dibidang ekonomi maupun masyarakat perbankan sendiri menghadapi besarnya serta persyaratan hutang swasta tersebut.

Pemerintah sama sekali tidak memiliki mekanisme pengawasan terhadap hutang yang dibuat oleh sector swasta Indonesia. Setelah krisis berlangsung, barulah disadari bahwa hutang swasta tersebut benar -benar menjadi masalah yang serius. Antara tahun 1992 sampai dengan bulan Juli 1997, 85% dari penambahan hutang luar negeri Indonesia berasal dari pinjaman swasta (World Bank, 1998). Mengapa demikian? Karena kreditur asing tentu bersemangat meminjamkan modalnya kepada perusahaan-perusahaan (swasta) di negara yang memiliki inflasi rendah, memiliki surplus anggaran, mempunyai tenaga kerja terdidik dalam jumlah besar, memiliki sarana dan prasarana yang memadai, dan menjalankan sistem perdagangan terbuka.

2. Banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Dengan kelemahan sistemik perbankan tersebut, masalah hutang swasta eksternal langsung beralih menjadi masalah perbankan dalam negeri.

3. Tidak jelasnya arah perubahan politik, maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula.

4. Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi, dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri.

5. Miss government.

6. Faktor utama yang menyebabkan krisis moneter tahun 1998 yaitu faktor politik. Pada tahun 1998 krisis ekonomi bercampur kepanikan politik luar biasa saat rezim Soeharto hendak tumbang. Begitu sulitnya merobohkan bangunan rezim Soeharto sehingga harus disertai pengorbanan besar berupa kekacauan (chaos) yang mengakibatkan pemilik modal dan investor kabur dari Indonesia. Pelarian modal besar-besaran (flight for safety) karena kepanikan politik ini praktis lebih dahsyat daripada pelarian modal yang dipicu oleh pertimbangan ekonomi semata (flight for quality). Karena itu, rupiah merosot amat drastis dari level semula Rp 2.300 per dollar AS (pertengahan 1997) menjadi level terburuk Rp17.000 per dollar AS (Januari 1998).

8. Banyaknya utang dalam valas, proyek jangka panjang yang dibiayai dengan utang jangka pendek, proyek berpenghasilan rupiah dibiayai valas, pengambilan kredit perbankan yang jauh melebihi nilai proyeknya, APBN defisit yang tidak efisien dan efektif, devisa hasil ekspor yang disimpan di luar negeri, perbankan yang kurang sehat, jumlah orang miskin dan pengangguran yang relative masih besar, dan seterusnya.

9. Krisis moneter dimulai dari gejala/kejutan keuangan pada juli 1997, menurunnya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap valas, diukur dengan dolar Amerika Serikat yang merupakan pencetus/trigger point. Meskipun tidak ada depresiasi tajam baht(mata uang Thailan), Krismon tetap akan terjadi di Negara tercinta ini. Kenapa? karena gejolak sosial dan politik Indonesia yang memanas. Oleh karena itu penyebab krismon 98 bisa dikatakan campuran dari unsur-unsur eksternal dan domestik(J. Soedrajad Djiwandono).

10. Diabaikannya early warning system merupakan penyebab mengapa krismon 97 melanda Inonesia. Adapun early system warningnya adalah: meningkatnya secara tajam deficit transaksi berjalan sehingga pada saat terjadinya krisis, defisit transaksi berjalan Inonesia sebesar 32.5% dari PDB. Utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta yang tinggi. Boomingnya sektor properti dan financial yang mengabaikan kebijakan kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan diperuntukan untuk membiayai proyek-proyek besar yang disponsori pemerintah dan tidak semua proyek besar itu visibel. Tata kelola yang buruk(bad governence) dan tingkat transpalasi yang rendah baik sektor publik maupun swasta(Marie Muhamad).

11. Argument bahwa pasar financial internasional tidak stabil secara inheren yang kemudian mengakibatkan buble ekonomi dan cenderung bergerak liar. Bahkan sejak tahun 1990-an pasar financial lebih tidak stabil lagi. Hal ini dikarenakan tindakan perbankan negara-negara maju menurunkan suku bunga mereka. Sehingga mendorong dana-dana masuk pasar global. Maka pada tahun 1990-an dana asing melonjak dari $9 Miliar menjadi lebih dari $240 Miliar.

12. Kegagalan manajemen makro ekonomi tercermin dari kombinasi nilai tukar yang kaku dan kebijakan fiskal yang longgar, inflasi yang merupakan hasil dari apresiasi nilai tukar efectif riil, deficit neraca pembayaran dan pelarian modal.

13. Kelemahan sector financial yang over gradueted, but under regulete dan masalah moral hazar.

14. Semakin membesarnya cronycapitalism dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik(M. Fadhil Hasan). Jika diartikan secara ekonomis teknis, krisis bisa disebut sebagai titik balik pertumbuhan ekonomi yang menjadi merosot. Dan penyebabnya jika ditinjau dari teori konjungtur, ada dua karakteristik krisis 1). krisis disebabkan tidak sepadannya kenaikan konsumsi ketimbang kenaikan kapasitas produksi atau underconsumption crisis. 2). Krisis disebabkan terlampau besarnya investasi yang dipicu modal asing karena tabungan nasional sudah lebih dari habis untuk berinvestasi. Krisis seperti ini disebut overinvestment, dan ini yang terjadi di Indonesia(Kwik Kian Gie). Begitulah beberapa penyebab krismon 98 di Indonesia, yang dampaknya masih terasa sampai sekarang.

Analisis : “krisis kepercayaan” yang ternyata menjadi penyebab paling utama dari segala masalah ekonomi yang dihadapi pada waktu itu. Akibat krisis kepercayaan itu, modal yang dibawa lari ke luar tidak kunjung kembali, apalagi modal baru.

http://ade-artikel.blogspot.co.id/2010/03/sebab-sebab-terjadinya-krisis-ekonomi.html

Pertumbuhan Waralaba di Indonesia

 

Pertumbuhan Waralaba di Indonesia, Dulu, Kini dan Esok

 

Pertumbuhan Waralaba di Indonesia dari hari ke hari semakin tumbuh dan berkembang. Pesatnya pertumbuhan bisnis ritel waralaba di indonesia ini disebabkan oleh besarnya minat para calon pebisnis yang menginginkan usaha sendiri. Bukti bahwa bisnis ritel waralaba di indonesia memiliki perkembangan yang pesat yaitu sekitar tahun 2000 saja  keberadaan waralaba asing yang ada di Indonesia sekitar 200-an, sedangkan lokal sekitar 30-an. Tiap tahun terus mengalami pertumbuhan dengan perkiraan pertumbuhan bisa mencapai 10 sampai dengan 15 persen setiap tahunnya. Artinya usaha jenis ini juga merupakan salah satu usaha yang membawa dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia.

Potensi Berbisnis Waralaba di Indonesia

Bisnis waralaba bisa dijadikan sebagai obat yang ampuh untuk mengatasi persoalan pengangguran di Negara ini. Kenapa tidak, dengan melihat potensi yang terdapat pada bisnis waralaba hal itu sangat mungkin terjadi. Waralaba ternyata bisa mampu menyerap tenaga kerja, risiko bangkrut atau gulung tikar cenderung lebih kecil bila dibandingkan dengan usaha lain, relative lebih simple dan cepat, dan yang terpenting bisnis waralaba ini secara nyata mampu mengubah pola pikir atau mental cukup menjadi seorang pegawai menjadi mental seorang pemilik atau pengusaha. Selain potensinya yang sangat memungkinkan mengatasi persolan pengangguran, bisnis ini juga menawarkan rentang biaya investasi cukup beragam sehingga dapat memberikan opsi pilihan investor.

Pola usaha waralaba tak dapat dibantah akan eksistensinya dan diminati oleh para pengusaha karena mengingat risioko gagal yang sangat kecil, bahkan dijalankan oleh pengusaha pemula sekalipun. Tak dapat diragukan lagi, sebab telah banyak kisah-kisah nyata tentang cerita kesuksesan yang didapatkan pengusaha Waralaba Di Indonesia.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WALI yaitu sebuah perhimpunan bisnis Waralaba Di Indonesia dan lisensi bahwa pada 2011 saja pemasukan dari usaha waralaba telah mencapai triliunan, sekita 120 T. diperkirakan angka tersebut akan terus bertambah untuk tahun 2012 bisa mencapai 144 T Rupiah. Angka yang sangat fantastis bagi ukuran usaha kecil menengah.

Perjalanan Bisnis Waralaba di Indonesia

Sebenarnya pertumbuhan waralaba di indonesia tidak ada akar sejarahnya  dalam tradisi ekonomi masyarakat Indonesia, akan tetapi karena dampak adanya pengaruh dunia global yang dikenal dengan proses globalisasi yang terjadi pada segala  bidang, menjadikan bisnis franchise ini dapat diterima pada budaya ekonomi masyarakat. Di negara ini, pertumbuhan bisnis waralaba makanan dan minuman masuknya waralaba dari luar negeri sekitar tahun 80-90an. Perusahaan seperti bisnis waralaba makanan Kentucky Fried Chiken, McD yang juga waralaba makanan, dan lain sebagainya adalah contoh konkret waralaba yang masuk dari luar negeri ke Indonesia pada saat benih-benih munculnya Waralaba Di Indonesia saat itu.

Sejarahnya di Indonesia, dengan munculnya sebuah dealer untuk menyediakan kendaraan bermotor dengan pembelian secara lisensi sekitar tahun 50-an disinyalir sebagai awal berkembangnya sistem waralaba. Kemudian sekitar tahun 70-an berkembang menjadi sebuah sistem yang lebih luas, yaitu tidak hanya menyalurkan tetapi juga punya wewenang memproduksi barangnya. Barulah awal sistem bisnis ritel ini mendapatkan pengakuan secara hukum di Indonesia sekitar tahun 1997, yaitu dengan adanya peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai bisnis waralaba dan seterusnya mengalami perubahan-perubahan tentang penyelenggaran bisnis Waralaba Di Indonesia.

Walaupun bisnis dengan konsep waralaba tidak ada dalam tradisi ekonomi di Indonesia, tetapi bisnis Waralaba Di Indonesia memliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga akan tercipta masyarakat yang sejahtera.

Analisis: Dengan adanya waralaba di Indonesia, dari jaman ke jaman turut meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini merupakan salah satu usaha rakyat yang cukup baik dan bagus dibidang perekonomian Indonesia.

http://www.centerwaralaba.com/2012/04/23/pertumbuhan-waralaba-di-indonesia/

HUKUM DAGANG

PENGERTIAN HUKUM DAGANG, Hukum dagang ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan . atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan . Sistem hukum dagangmenurut arti luas dibagi 2 :

•         tertulis dan

•         tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan. Hukum dagang adalah hukum perdata khusus. Pada mulanya kaidah hukum yang kita kenal sebagi hukum dagang saat ini mulai muncul dikalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hukum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan. Ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata diatur juga dalam KUHD. Jika demikian adanya, ketenutan-ketentuan dalam KUHD itulah yang akan berlaku. KUH Perdata merupakan lex generalis(hukum umum), sedangkan KUHD merupakan lex specialis (hukum khusus). Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku adagium lex specialis derogat lex generalis (hukum khusus menghapus hukum umum).

Hukum Dagang Indonesia terutama bersumber pada :

1. Hukum tertulis yang dikofifikasikan :

a.   Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel Indonesia (W.v.K)

b.  Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (KUHS) atau Burgerlijk Wetboek Indonesia (BW)

2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan (C.S.T. Kansil, 1985 : 7).

Sifat hukum dagang yang merupakan perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

Pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata. Namun, seirinbg berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi(mengumpulkan) aturan-aturan hukumnya sehingga terciptalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ( KUHD ) yang sekarang telah berdiri sendiri atau terpisah dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUHPer ).

Analisis: Dalam dagang saja ada hukumnya, ini menunjukkan bahwa negara kita negara hukum, kita sebagai warga negara bisa mematuhi setiap peraturan yang ada bukan melanggarnya. Dibuatnya hukum dagang ini supaya kita bisa melakukan jual beli secara baik.

http://artikelilmiahlengkap.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-hukum-dagang.html

Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pokok

 Menjelang bulan Ramadan, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, pusat maupun daerah,untuk melakukan operasi pasar untuk mengendalikan harga agar masyarakat bisa membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

Di hadapan enam Kepala Kantor Bulog DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan yang terhubung melalui teleconferense, Presiden Jokowi Menegaskan agar siapa pun tak boleh melakukan spekulasi, apalagi mempermainkan harga yang     berakibat     menyengsarakan   rakyat.

"Siapa pun yang main-main dengan harga kebutuhan pokok, akan saya kejar, Oleh karena itu saya mengingatkan jangan ada yang bermain menjelang lebaran. Kalau ada kenaikan tidak wajar, ingin bermain-main, kita kejar," tegas Presiden saat meluncurkan Operasi Pasar Murah (OPM) di Gudang Bulog Cimahi, Jawa Barat, Senin (15/6/2015). 

Pada kesempatan itu juga presiden juga mengecek ketersediaan bahan-bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, bawang merah, tepung terigu dan cabai dengan menanyakan ketersediaan pangan jelang Ramadan hingga memasuki hari raya lebaran melalui video conference kepada para Kepala Kantor Bulog di enam provinsi tersebut.

Mereka pun menyatakan kalau ketersediaan pangan diwilayah masing-masing telah siap. Seperti di wilayah Sumatera Utara yang telah meluncurkan 125 ton beras, gula 5 ton, dan cabai merah 250 kilogram. Kemudian Palembang 208 ton beras, DKI Jakarta 150 ton beras, gula pasir 2 ton, bawang merah 16 ton. Semarang 105 ton beras, gula pasir 5 ton. Surabaya 38 ton beras, 30 ton gula pasir dan 40 liter minyak goreng.  

"Dari kami untuk cabe, tepung terigu, cabai, cukup untuk ketersediaan selama bulan Ramadan hingga 5 bulan terakhir Pak," ucap Kepala Kantor Bulog Sumatera Utara dalam video conference kepada Presiden Jokowi. 

Dengan tindakan yang cepat dari Pemerintah, Presiden berharap masyarakat bisa menyongsong ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan tenang.

Untuk ketersediaan pangan di Jawa Barat, Jokowi mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi bagi rumah tangga sasaran (RTS) di 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri.          (Luqman/Ndw)

"Pelaksanaan OPM ini akan memprioritaskan kabupaten/kota yang sudah meminta adanya operasi pasar di daerahnya. Ini karena kenaikan harga barang-barang pokok belum tentu terjadi di setiap daerah," ujarnya.

Menurut Jokowi pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemerintah Kota dan Kabupaten perlu melakukan operasi pasar mengingat Indeks Harga Konsumen Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota, yaitu: Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Sukabumi dan Kota Depok mengalami kenaikan dari 117,59 pada April 2015 menjadi 118,07 pada Mei 2015, sehingga terjadi inflasi sebesar 0,41 persen.
 
Dirut Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan dari tujuh kota pantauan di Jawa Barat pada Mei 2015, seluruh kota mengalami inflasi, yaitu kota Bogor sebesar 0,38 persen, Kota Sukabumi sebesar 0,4 persen, Kota Bandung sebesar 0,28 persen, Kota Cirebon sebesar 0,68 persen, Kota Bekasi sebesar 0,40 persen,  Kota Depok sebesar 0,65 persen dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,21 persen.

Analisis: Merupakan suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penentuan harga pokok. Dengan kerjasama antar presiden dan pemerintah daerah diharapkan tidak ada lagi oknum yang bermain dengan menaikkan harga pokok dengan seenaknya di berbagai daerah.

http://bisnis.liputan6.com/read/2252263/jokowi-siapa-berani-mainkan-harga-akan-saya-kejar

Semester Pertama 2015, Kasus Korupsi Terbanyak Ada di Sumut dan NTT

JAKARTA, KOMPAS.com – Provinsi Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus korupsi terbanyak dibanding daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch pada Januari-Juni 2015 terhadap kasus korupsi daerah yang ditangani oleh penegak hukum, di dua daerah itu masing-masing terdapat 24 kasus korupsi.

Catatan ICW terhadap tren pemberantasan korupsi pada semester I 2015 itu menunjukkan bahwa Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan kasus korupsi terbanyak dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp 120,6 miliar dan nilai suap sebesar Rp 500 juta. Sementara itu, di NTT, jumlah kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp 4,1 miliar.

Adapun daerah lain yang juga memiliki angka kasus korupsi tinggi adalah Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Jawa Timur (masing-masing 19 kasus), Sumatera Selatan (16 kasus), Sumatera Barat dan Lampung (masing-masing 14 kasus), Papua (13 kasus), serta Riau (12 kasus).

Selain memetakan jumlah kasus korupsi di daerah, pada semester awal 2015, ICW juga melakukan pengembangan atas kasus korupsi berdasarkan sektor. Sektor itu dibagi menjadi sektor infrastruktur dan non-infrastruktur.

ICW mencatat bahwa sebagian besar kasus yang disidik itu terkait non-infrastruktur, yaitu sebanyak 169 kasus atau 55 persen dari total kasus. Jumlah kerugian negara pada sektor ini sebesar Rp 411,4 miliar. Adapun kasus di sektor infrastruktur sebanyak 139 kasus atau 45 persen dari total kasus dengan kerugian negara sebesar Rp 832,3 miliar.

“Meskipun kasus yang termasuk infrastruktur lebih rendah dari non-infrastruktur, tapi kerugian negara yang ditimbulkan hampir dua kali lipatnya,” kata tim Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah saat mempresentasikan temuan ICW di Cikini, Jakarta, Senin (14/9/2015).

Secara spesifik, ICW mencatat bahwa kasus korupsi di sektor transportasi menimbulkan kerugian sebesar Rp 113,4 miliar. Angka itu merupakan yang terbesar dibanding kasus korupsi lain dari segi infrastruktur. Di urutan kedua, sektor pemerintahan dengan 20 kasus menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 33,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp 381,5 miliar. Urutan ketiga ditempati oleh sektor kesehatan dengan jumlah 14 kasus dan kerugian negara sebesar Rp 369 miliar.

Berikut ini hasil temuan ICW atas 10 provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak:

1. Sumatera Utara: 24 kasus dengan kerugian sebesar Rp 120,6 miliar, nilai suap Rp 500 juta

2. Nusa Tenggara Timur: 24kasus dengan kerugian sebesar Rp 4,1 miliar

3. Jawa Barat: 19 kasus dengan kerugian sebesar Rp 57,1 miliar

4. Jawa Tengah: 19 kasus dengan kerugian sebesar Rp 94,4 miliar, nilai suap Rp 50 juta

5. Jawa Timur: 19 kasus dengan kerugian sebesar Rp 263,9 miliar

6. Sumatera Selatan: 16 kasus dengan kerugian sebesar Rp 38,5 miliar, nilai suap 2,25 miliar

7. Sumatera Barat: 14 kasus dengan kerugian sebesar Rp 38,5 miliar

8. Lampung: 14 kasus dengan kerugian sebesar Rp 6,9 miliar

9. Papua: 13 kasus dengan kerugian sebesar Rp 20,6 miliar

10. Riau: 12 kasus dengan kerugian sebesar Rp 31,6 miliar

Analisis : Korupsi yang sering kali kita dengar di negara ini, korupsi bisa dikatakan sebagai suap – menyuap, penggelapan uang,pemerasan, perbuatan curang, dll

Sebagai negara hukum harus nya para korupkor bisa diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat.

http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/15523461/Semester.Pertama.2015.Kasus.Korupsi.Terbanyak.Ada.di.Sumut.dan.NTT

Penyebab Melemahnya Rupiah terhadap USD di Tahun 2015

Awal tahun 2015 diwarnai dengan melemah nya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika (USD). Pada Januari 2015, 1 USD memiliki nilai rata-rata Rp 12.570. Sedangkan pada akhir Februari 2015, sekarang 1 USD memiliki nilai rata-rata Rp 12.825.
Padahal, secara ekonomi makro, Indonesia berada dalam kondisi yang cukup baik. APBN 2014 dan 2015 dinilai cukup sehat, Pemerintah merencanakan belanja dalam jumlah yang cukup besar di bidang infrastruktur, penerimaan pajak pemerintah diperketat dan lain sebagainya. 
Jadi apa kira-kira penyebabnya? Berikut beberapa kemungkinan penyebab melemahnya rupiah di tahun 2015:

Ekonomi AS yang Makin Membaik

Ekonomi AS bisa dibilang sedang 'bangun dari tidur nya'. Hal ini bisa dilihat dari angka pengangguran yang turun menjadi angka terendah sejak Mei 2000, yaitu 283.000. Hal ini juga dicerminkan terhadap nilai tukar Euro dan Yen Jepang yang juga melemah terhadap Dolar AS.

Iklim Politik yang tidak Stabil

Tidak bisa dipungkiri bahwa investor bisa memiliki sentimen negatif, apabila terjadi gejolak politik, walaupun semua indikator ekonomi menunjukkan hal yang positif. Drama KPK vs Polri yang belum ada penyelesaian pasti nya hingga DPR selesai dari masa reses nya di akhir Maret 2015, menghambat investor untuk mengucurkan dana ke Indonesia.

Kebijakan Keuangan yang Terlalu Mendadak

Pada awal tahun 2015, Pemerintah mengumumkan akan menerapkan pajak bunga terhadap deposito yang ada. Serta, mengharuskan bank untuk membuka data nasabah penyimpan deposito tersebut, untuk keperluan pajak. Ketentuan ini dituang pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 01/PJ/2015. Langkah ini dianggap kontroversial dan akhirnya ditarik kembali pada tanggal 20 Februari 2015. Kalangan perbankan menganggap selain berpotensi melanggar UU Perbankan mengenai kerahasiaan data nasabah, hal ini dinilai juga dapat menyebabkan terjadi nya capital flight atau larinya modal dari dalam negeri ke luar negeri. Diduga telah terjadi capital flight di 2 bulan ini, yang juga mendukung melemah nya nilai tukar Rupiah, walau IHSG sedang dalam kondisi hijau. Penarikan Perdirjen ini disambut baik oleh Dirut Bank BCA, Mandiri dan BNI.

Belanja Infrastruktur

Belanja Infrastruktur dalam jumlah besar juga diduga telah melemahkan nilai tukar Rupiah, karena meningkatkan permintaan terhadap mata uang asing, terutama Dolar AS. Secara jangka panjang, belanja infrastruktur ini pasti menaikkan ekonomi Indonesia, serta memperkuat devisa dan moneter Indonesia.

Tetapi pasalnya, mayoritas infrastruktur yang dibutuhkan dalam waktu dekat, tidak memungkinkan untuk diproduksi di dalam negeri. Seperti contoh, Pemerintah baru saja menanda tangani MoU (Memorandum of Understanding) untuk pemesanan 500 kapal berkapasitas 3.500 - 5.000 gross ton, di mana 1 kapalnya bisa dihargai sekitar Rp 50 Milyar. Hal ini disebabkan tidak cukup banyak galangan kapal yang dapat memproduksi kapal dengan jumlah besar di waktu yang singkat.

Analisis : Bahwa kontribusi inflasi terhadap nilai  tukar  Rupiah/US$  lebih  besar  dibandingkan  indeks  derajat  keterbukaan ekonomi, suku bunga Bank Indonesia tenor 3 bulan, dan investasi asing bersih.

http://www.hargen.co.id/news/2015/02/penyebab-melemahnya-rupiah-terhadap-usd-di-tahun-2015

Beberapa masalah ekonomi di Indonesia

Beberapa Masalah Ekonomi di Indonesia

1. Tingginya Jumlah Pengangguran.
Dari tahun ke tahun, masalah jumlah pengangguran di Indonesia kian bertambah. Belum ada solusi yang jitu untuk mengatasi tingginya angka pengangguran sampai saat ini. Pengadaan lapangan kerja saja dirasa tidak cukup untuk menekan angka pengangguran di negara kita.

2. Tingginya Biaya Produksi
Sudah menjadi rahasia umum di dunia industri di negara kita ini bahwa selain biaya produksi cukup tinggi belum lagi ditambah dengan biaya-biaya yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Namun karena faktor keamanan di negara kita masih sangat minim dan ketidakmampuan pemerintah untuk mendukung dan melindungi sektor industri, akibatnya terdapat banyak pungutan-pungutan liar yang bahkan akhir-akhir ini dilakukan dengan terang-terangan.

Hal ini yang juga akhirnya menjadikan biaya produksi semakin meningkat. Parahnya lagi, belum ada solusi pasti untuk masalah  ini. Bahkan beberapa industri yang dinilai cukup bagus akhirnya bangkrut dan lebih memilih untuk beralih menjadi importir yang hanya cukup menyediakan gudang dan beberapa pekerja saja dibanding dengan mendirikan sebuah industri baru. Ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah untuk mengatasi masalah ini dan masalah ekonomi di indonesia lainnya.

3. Keputusan Pemerintah Yang Kurang Tepat
Kita semua tahu bahwa beberapa tahun belakangan ini sangat marak sekali peredaran barang-barang dari China di negara kita, bukan? Nah, penyebabnya adalah keputusan pemerintah dalam hal regulasi ekonomi yang dirasa kurang tepat jika dilihat dari kondisi perekonomian indonesia.
Di saat itu pemerintah memutuskan untuk bergabung dalam ASEAN–China Free Trade Area (ACFTA). Akhirnya terjadilah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Produk lokal nyaris kalah dengan produk yang berasal dari China.

4. Bahan Kebutuhan Pokok Masih Langka
Langkanya bahan kebutuhan pokok adalah salah satu masalah serius yang menimpa kondisi ekonomi indonesia. Masalah ini akan sangat terasa sekali di saat menjelang perayaan hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, natal, dan hari-hari besar lainnya.
Meskipun pemerintah terkadang melakukan razia pasar untuk terjun langsung melihat penyebab langkanya bahan kebutuhan pokok, namun tindakan ini dirasa masih jauh dari menyelesaikan masalah langkanya kebutuhan pokok itu sendiri.

5. Suku Buka Perbankan Terlalu Tinggi
Perlu anda ketahui bahwa salah satu indikator untuk menentukan baik atau tidaknya kondisi perekonomian di suatu negara adalah suku bunga. Semakin tinggi atau semakin rendahnya suku bunga perbankan di suatu negara, maka akan berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi di negara tersebut. Nah, untuk suku bunga perbankan di Indonesia masih dinilai

terlalu tinggi sehingga masih perlu perhatian lebih dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

6. Nilai Inflasi Semakin Tinggi
Selain suku bunga perbankan, satu hal lagi yang juga mempengaruhi kondisi ekonomi di suatu negara adalah nilai inflasi. Di Indonesia, nilai inflasi dinilai nyaris cukup sensitif. Bahkan hanya gara-gara harga sembako dipasaran tinggi, maka nilai inflasi juga terpengaruh. Akibat dari tingginya nilai inflasi di negara kita ini, maka akan bermunculan masalah-masalah ekonomi Indonesia yang lain.

Analisis :

 Memang terkadang hal ini masih cukup sulit untuk dilakukan karena terkadang sifat yang sebenarnya dari suatu keadaan dengan fakta yang terwujud dari situasi itu sendiri.
Penyebab lainnya adalah dikarenakan terwujudnya situasi atau kondisi dalam perekonomian itu berhubungan dengan individu-individu dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh apabila kita ingin menganalisa mengenai seberapa besar pengaruh kenaikan harga pangan.

 Hal ini cukup sulit diketahui karena produksi pangan juga dipengaruhi oleh banyak faktor, antar lain adalah faktor harga barang lain, faktor keadaan ekonomi, faktor iklim, dan faktor-faktor lainnya.

Mari kita ingat kembali bahwa sebenarnya ada 4 tujuan pencapaian dalam perekonomian, yaitu :

1. Menjaga kestabilan harga
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang cepat
3. Mejudkan pendataan distribusi yang merata
4. Mengatasi besarnya angka pengangguran.

http://obrolanekonomi.blogspot.co.id/2012/12/beberapa-masalah-ekonomi-di-indonesia.html

Tugas softskill sem5. BAHASA INDONESIA2

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA YANG BAIK DAN BENAR

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja.

Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangankehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasilmembangkitkan diri menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalammengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan” sebagaimana tercantumdalam pembukaan UUD 1945. Kenyataan sejarah itu berarti bahwa bahwa bahasa Indonesiasebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antarsuku,antardaerah, dan bahkan antar budaya.

 Penggunaan Bahasa Indonesia

Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar” dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan “bahasa Indonesia yang baik dan benar” mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran. Bahasa yang diucapkan bahasa yang baku.

Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Hal ini mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik.

Jika bahasa sudah baku atau standar, baik yang ditetapkan secara resmi lewat surat putusan pejabat pemerintah atau maklumat, maupun yang diterima berdasarkan kesepakatan umum dan yang wujudnya dapat kita saksikan pada praktik pengajaran bahasa kepada khalayak, maka dapat dengan lebih mudah dibuat pembedaan antara bahasa yang benar dengan yang tidak. Pemakaian bahasa yang mengikuti kaidah yang dibakukan atau yang dianggap baku itulah yang merupakan bahasa yang benar. Jika orang masih membedakan pendapat tentang benar tidaknya suatu bentuk bahasa, perbedaan paham itu menandakan tidak atau belum adanya bentuk baku yang mantap. Jika dipandang dari sudut itu, kita mungkin berhadapan dengan bahasa yang semua tatarannya sudah dibakukan; atau yang sebagiannya sudah baku, sedangkan bagian yang lain masih dalam proses pembakuan; ataupun yang semua bagiannya belum atau tidak akan dibakukan. Bahasa Indonesia, agaknya termasuk golongan yang kedua. Kaidah ejaan dan pembentukan istilah kita sudah distandarkan; kaidah pembentukan kata yang sudah tepat dapat dianggap baku, tetapi pelaksanaan patokan itu dalam kehidupan sehari-hari belum mantap.

Di atas sudah diuraikan bahwa orang yang berhadapan dengan sejumlah lingkungan hidup harus memilih salah satu ragam yang cocok dengan situasi itu. Pemanfaatan ragam yang tepat dan serasi menurut golongan penutur dan jenis pemakaian bahasa itulah yang disebut bahasa yang baik atau tepat. Bahasa yang harus mengenai sasarannya tidak selalu perlu beragam baku. Dalam tawar-menawar di pasar, misalnya, pemakaian ragam baku akan menimbulkan kegelian, keheranan, atau kecurigaan. Akan sangat ganjil bila dalam tawar-menawar dengan tukang sayur atau tukang becak kita memakai bahasa baku seperti ini :

(1) Berapakah harga sepatu ini?

(2) Apakah  kamu mengenal orang itu?

Contoh di atas adalah contoh bahasa Indonesia yang baku dan benar, tetapi tidak baik dan tidak efektif karena tidak cocok dengan situasi pemakaian kalimat-kalimat itu. Untuk situasi seperti di atas akan lebih tepat jika kita memakai bahasa seperti di bawah ini :

(1) Berapa nih,mas, harga sepatunya?

 (2) Kamu,kenal dengan orang itu?

Sebaliknya, kita mungkin berbahasa yang baik, tetapi tidak benar. Frasa seperti “ini hari” merupakan bahasa yang baik sampai tahun 80-an di kalangan para makelar karcis bioskop, tetapi bentuk itu tidak merupakan bahasa yang benar karena letak kedua kata dalam frasa ini terbalik.

Misalkan dalam pertanyaan sehari-hari dengan menggunakan bahasa yang baku Contoh :

·         Apakah kamu ingin menyapu rumah bagian belakang ?

·         Apa yang kamu lakukan tadi?

·         Misalkan ketika dalam dialog antara seorang Guru dengan seorang siswa

·         Pak guru : Rino apakah kamu sudah mengerjakan PR?

·         Rino : sudah saya kerjakan pak.

·         Pak guru : baiklah kalau begitu, segera dikumpulkan.

·         Rino : Terima kasih Pak

Karena itu, anjuran agar kita “berbahasa Indonesia dengan baik dan benar” dapat diartikan pemakaian ragam bahasa yang serasi dengan sasarannya dan di samping itu mengikuti kaidah bahasa yang betul. Ungkapan “bahasa Indonesia yang baik dan benar” mengacu ke ragam bahasa yang sekaligus memenuhi persyaratan kebaikan dan kebenaran.

CONTOH FUNGSI BAHASA SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI

Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi yaitu sarana penyampaian informasi kepada orang lain secara lisan maupun tulisan mengenai apapun yang ingin kita sampaikan agar orang dapat mengerti maksud dan tujuan yang kita inginkan tampa menghindari tata bahasa yang sudah ada.

Berkomunikasi melalui lisan (dihasilkan oleh alat ucap manusia), yaitu dalam bentuk symbol bunyi, dimana setiap simbol bunyi memiliki cirri khas tersendiri. Suatu simbol  bisa terdengar sama di telinga kita tapi memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Misalnya kata ’sarang’ dalam bahasa Korea artinya cinta, sedangkan dalam bahasa  Indonesia artinya kandang atau tempat.

Tulisan adalah susunan dari simbol (huruf) yang dirangkai menjadi kata bermakna dan dituliskan. Bahasa lisan lebih ekspresif di mana mimik, intonasi, dan gerakan tubuh dapat bercampur menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Lidah setajam pisau / silet oleh karena itu sebaiknya dalam berkata-kata sebaiknya tidak sembarangan dan menghargai serta menghormati lawan bicara / target komunikasi.

Bahasa sebagai sarana komunikasi mempunyaii fungsi utama  bahasa adalah bahwa komunikasi ialah penyampaian pesan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Keterikatan dan keterkaitan bahasa dengan manusia menyebabkan bahasa tidak tetap dan selalu berubah seiring perubahan kegaiatan manusia dalam kehidupannya di masyarakat. Perubahan bahasa dapat terjadi bukan hanya berupa pengembangan dan perluasan, melainkan berupa kemunduran sejalan dengan perubahan yang dialami masyarakat. Terutama pada penggunaan Fungsi komunikasi pada bahasa asing

Contoh bahasa sebagai alat komunikasi berupa: Alat-alat itu digunakan untuk berkomunikasi misalnya gerak badani, alat bunyi-bunyian, lukisan, gambar, dsb). Sebagai contoh masyarakat Indonesia lebih sering mengenal ungkapan “No Smoking” daripada “Dilarang Merokok”, “Stop” untuk “berhenti”, “Exit” untuk “keluar”,”Time untuk “waktu”. Jadi bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya dengan satu bahasa melainkan banyak bahasa.

Contohnya :

–          bunyi tong-tong memberi tanda bahaya

–          adanya asap menunjukkan bahaya kebakaran

–          alarm untuk tanda segera berkumpul

–          bedug untuk tanda segera melakukan sholat

–          telepon genggam untuk memanggil orang pada jarak jauh

–          simbol – tanda stop untuk pengguna jalan, simbol laki-laki dan perempuan   bagi pengguna toilet.

–          gambar peta yang menunjukkan jalan

–          suasana gemuruh kentongan dipukul tanda ketika ada bahaya

–          adanya asap tampak dari kejauhan pertanda kebakaran

–          bunyi alarm (suasana tanda bahaya gempa bumi/bencana alam) dsb.

• contoh dalam kehidupan sehari hari

misalkan seorang satpam perumahan  berjaga-jaga/ronda pada malam hari, pada saat sudah mendekati jam 12.00 malam satpam tersebut membunyikan kentongan yang bertanda bahwa waktu sudah tepat pukul 12.00 malam. Dan timbul timbal balik antara satpam sama orang-orang disekitar perumahan.setiap orang jadi lebih mengerti tanda waktu pergantian tersebut

Jadi, bahasa yang dipakai satpam tersebut berupa kentongan yang memberikan pertanda sesuatu akan terjadi/ sesuatu yang sudah mestinya dilakukan.

Referensi

https://deviden749.wordpress.com/2011/09/28/penggunaan-bahasa-indonesia-yang-baik-dan-benar/

https://id.scribd.com/doc/118951347/Bahasa-Indonesia-Sebagai-Bahasa-Persatuan

https://dyordan.wordpress.com/2011/10/03/fungsi-bahasa-sebagai-alat-komunikasi/

https://vhi3y4.wordpress.com/2010/02/27/contoh-menggunakan-bahasa-indonesia-secara-baik-dan-benar/

https://vhi3y4.wordpress.com/2010/02/27/fungsi-bahasa-sebagai-alat-komunikasi/