Program Inklusi Keuangan OJK

Program Inklusi Keuangan OJK

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,  salah satu tujuan pembentukan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan dimaksud, OJK merasa perlu untuk mendorong masyarakat Indonesia meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga keuangan serta produk dan jasa keuangan, memiliki keterampilan untuk menilai manfaat dan risiko produk dan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk dan jasa keuangan secara bijak.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang dilakukan pada tahun 2013, diketahui bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia adalah sebesar 21,8% dengan tingkat penggunaan produk dan jasa keuangan (inklusi) sebesar 59,7%. Angka indeks tersebut mencerminkan bahwa kurang dari separuh masyarakat Indonesia belum mengakses produk dan jasa keuangan. Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan masyarakat belum dapat mengakses produk dan jasa keuangan, diantaranya rendahnya informasi yang dimiliki masyarakat terkait produk dan jasa keuangan sehingga masyarakat belum memahami manfaat dari produk dan jasa keuangan, terbatasnya produk dan jasa keuangan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat serta kondisi demografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan sehingga diperlukan infrastruktur yang baik agar dapat menjangkau masyarakat sampai ke pelosok Indonesia.

Berangkat dari kondisi tersebut diperlukan berbagai upaya yang komprehensif dan sistematis untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia dalam bentuk Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI). Kerangka dasar SNLKI terdiri atas 3 (tiga) pilar utama yaitu Pilar 1. Edukasi dan Kampanye Nasional Literasi Keuangan, Pilar 2. Penguatan Infrastruktur Literasi Keuangan dan Pilar 3. Pengembangan Produk dan Jasa Keuangan. Pilar 1 dan 2 merupakan program strategis yang dilakukan untuk meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat Indonesia sehingga mereka mau untuk menggunakan produk dan jasa keuangan. Sedangkan pilar 3 merupakan program strategis yang dilakukan guna mendorong peningkatan inklusi keuangan.

TUJUAN:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

1.     Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel,

2.    Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan

3.    Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

FUNGSI:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuang

TUGAS:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.

Analisis:

Inklusi keuangan merupakan seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non-harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Berbagai program yang dilakukan guna mendukung inklusi keuangan tersebut antara lain berupa pengembangan produk melalui program Layanan Keuangan Mikro (Laku Mikro), Yuk Sikapi, Tabungan Siswa (SimPel), Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) dan lain sebagainya.

http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/205/program-inklusi-keuangan-ojk

http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi